Privacy Is Not A Crime

Latar Belakang dan Definisi

Privasi digital merujuk pada hak individu untuk mengontrol pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran data pribadinya dalam lingkungan digital. Dalam konteks modern, kebutuhan melindungi informasi pribadi sering dianggap rumit, berlebihan, atau bahkan mencurigakan. Padahal, privasi adalah hak asasi yang diakui secara universal, bukan indikasi kriminalitas. Privasi digital mencakup:

• Otonomi informasi: Hak menentukan bagaimana data pribadi (seperti lokasi, riwayat browsing, atau catatan kesehatan) dikelola.
• Kerahasiaan: Perlindungan dari akses tidak sah oleh pihak ketiga, termasuk korporasi atau pemerintah.
• Integritas data: Kepastian bahwa informasi tidak dimanipulasi atau disalahgunakan.

Dalam literatur akademis, privasi diakui sebagai prasyarat kebebasan berekspresi dan partisipasi demokratis. Pemikir seperti Alan Westin mendefinisikannya sebagai “klaim individu untuk menentukan kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang diri mereka dikomunikasikan kepada orang lain”.

Mengapa Privasi Sering Dipersepsikan Negatif?

Beberapa faktor penyebab miskonsepsi:

1. Bias kultural: Dalam masyarakat yang mengutamakan transparansi, permintaan privasi kerap dikaitkan dengan penyembunyian aktivitas ilegal.
2. Kompleksitas teknis: Langkah-langkah enkripsi atau pengaturan privasi dianggap terlalu teknis bagi pengguna awam.
3. Narasi keamanan berlebihan: Kebijakan pengawasan massal (seperti data retention) mempromosikan gagasan bahwa “privasi menghambat keamanan nasional”.
4. Model bisnis korporasi: Platform digital mengkapitalisasi data pengguna, sehingga perlindungan privasi dianggap ancaman bagi pendapatan iklan.

Padahal, studi oleh Pew Research Center (2023) menunjukkan 81% pengguna global merasa mereka tidak memiliki kendali atas data yang dikumpulkan korporasi.

Landasan Hukum Privasi sebagai Hak Asasi

Privasi dijamin oleh instrumen hukum global dan nasional:

• Deklarasi Universal HAM Pasal 12 (PBB, 1948), “Tidak seorang pun boleh menjadi obyek campur tangan sewenang-wenang dalam kehidupan pribadinya.”
• Peraturan Umum Perlindungan Data (GDPR) Uni Eropa menetapkan prinsip consent, purpose limitation, dan hak to be forgotten.
• Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang PDP (Indonesia) mengatur kewajiban pelindungan data oleh penyelenggara sistem elektronik.

Risiko Pelanggaran Privasi Digital

Pengabaian privasi berpotensi menyebabkan:

• Pencurian identitas (identity theft) atau pemerasan akibat kebocoran data.
• Diskriminasi algoritmik, yaitu pengambilan keputusan otomatis (e.g., kredit, asuransi) yang bias berdasarkan data sensitif.
• Represi politik dengan maksud penggunaan data untuk membungkus kritik atau memantau oposisi.
• Eksploitasi komersial untuk manipulasi perilaku melalui iklan mikro-target (microtargeting).

Laporan Kaspersky Lab (2024) mencatat 63% pelanggaran data di Asia Tenggara berasal dari phishing yang memanfaatkan informasi pribadi.

Praktik Terbaik Melindungi Privasi bagi Pengguna

Pengguna dapat mengambil langkah proaktif dengan Panduan praktis untuk melindungi privasi online dan memahami hak digital Anda sebagai pengguna internet.

Membangun Ekosistem

Jika memiliki keahlian teknis di bidang server dan jaringan, pertimbangkan untuk membangun ekosistem sendiri (Lihat Tech Sovereign yang dapat menjadi dasar yang berguna untuk memulai).

Peran Stakeholder Lain

• Penyedia layanan wajib menerapkan privacy by design (GDPR Pasal 25) dan data minimization (hanya kumpulkan data yang relevan).
• Pemerintah perlu memperkuat kerangka regulasi (e.g., sanksi berat untuk pelanggar PDP) dan literasi digital publik.
• Lembaga sipil atau organisasi seperti EFF (Electronic Frontier Foundation) mendorong advokasi kebijakan pro-privasi.

Kesimpulan

Privasi bukanlah kejahatan, melainkan fondasi demokrasi digital. Perlindungan informasi pribadi adalah hak fundamental yang menjamin keamanan, martabat, dan kebebasan pengguna teknologi. Upaya kolektif—mulai dari kesadaran individu hingga regulasi ketat—diperlukan untuk menangkal stigmatisasi dan memastikan ekosistem digital yang menghormati hak asasi manusia.

Pranala Menarik

• Pelacakan Digital oleh Perusahaan Teknologi Besar dan Pemerintah
• Metadata dalam Konteks Teknologi
• Perjalanan ke Dunia Open Source

Pranala Luar

• RicalNet: Sumber Daya Privasi dan Keamanan
• Electronic Frontier Foundation: Guides to Digital Privacy